Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016, penduduk di Kecamatan Tanjungpandan pada tahun 2015 terbesar dibandingkan 4 kecamatan lain yakni 100.414 jiwa terdiri 50.933 laki-laki dan 49.466 perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk 202,7 jiwa per km2 dengan 27.774KK. Jumlah penduduk yang besar, tingkat konsumsi masyarakat menopang perekonomian sekaligus menjadi tantangan dalam membangun perekonomian wilayah.
Tiga permasalah klasik dalam pembangunan adalah pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Berlian Sitorus dalam tulisannya di Belitong Ekpres menyebutkan terdapat 82 kota di Indonesia yang dihitung indeks harga konsumen. Dari hitungan tersebut Tanjungpandan mengalami inflasi tertinggi pada Agustus 2014 hingga menembus angka dua digit (11,03 mencapai level tertinggi). Sejalan dengan Pangkalpinang, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 1,71%, meningkat dari bulan Desember 2016 yang mengalami inflasi 0,90 persen. Secara tahunan, inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 6,74 persen berlawanan arah dari bulan Januari 2016 yang tercatat deflasi sebesar 0,52 persen. Fenomena inflasi di Tanjungpandan dan Pangkalpinang sebagai dua kota yang diukur indeks harga konsumen tak pelak mengundang keheranan Plt Gubernur Yuswandi A Temenggung. Sebagaimana dikutip dari http://bangka.tribunnews.com/ (26/1/2017), Ia mengaku kaget dengan fenomena perekonomian di provinsi Babel “Iya inflasinya tinggi, anomali karena itu, solusinya cek datanyanya kenapa, mari kita cermati. Saya cukup heran, inflasi tinggi pertumbuhan dibawah nasional, tapi rakyat sejahtera saja ya,” kata Yuswandi unsai memberikan sambutan kegiatan Musrenbang penyusunan perubahan RPJPD Babel 2005 – 2025.
Fenomena anomali ekonomi di Bangka Belitung ini, tentunya tak luput dari data dan metode pengukuran inflasi dari aktivitas konsumsi masyarakat. Tidak hanya inflasi, isu-isu strategis lainnya menjadi acuan perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung. Pada Musrenbang Kecamatan Tanjungpandan 2016 sebelumnya. Bupati Belitung sempat mengungkapkan isu-isu strategis saat itu yakni terkait dengan kendala pengembangan bandara HAS Hananjoeddin, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, pembangunan pusat Karantina Nasional di Pulau Naduk yang menyerap anggaran pusat triliunan rupiah dan pembangunan sarana air bersih yang di aliri dari Gunung Tajam dan ditampung di eks Desa Perawas, Taman Bunga. Dengan berbagai upaya kendala pengembangan bandara teratasi. Kini Bandara HAS Hanandjoedin mendapat predikat “Bandara Internasional”
Permasalahan pembangunan selalu ada dan ini menentu peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Wakil Bupati, Drs Erwandi A Rani pada Musrenbang Kecamatan Tanjungpandan 2017 pagi tadi (7/2) menekankan peran pemerintah mengatasi persoalan masyarakat terutama petani dan nelayan “ Nelayan membeli sendiri alat tangkap, bensin lalu dimana peran pemerintah. Karena salah (manajemen) biaya yang dikeluarkan petani hilang percuma, petani merugi. Dan ini menuntut peran pemerintah bagaimana upaya agar petani dan nelayan tidak merugi” kata Pak Wabup.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD, Ishak Meirobie dan Budi Prasetyo yang mendampingi Kepala Bapeda Ir.Arpani dan Camat Tanjungpandan, Marzuki Sip dalam pembukaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpandan 2017. Ishak menekankan keberhasilan pembangunan diukur dengan Indek Pembangunan Manusia yakni Indeks harapan hidup, melek huruf (pendidikan) dan standar hidup (pendapatan). Menurut Ishak, jika IPM-nya naik berarti kualitas pelayanan (publik) akan dinilai baik.
Merujuk pada kebijakan wilayah, Tanjungpandan menjadi pusat petumbuhan (Central Busines District) yang membutuhkan konstibutor wilayah kecamatan lain. Tidak hanya sebagai pasar bagi pertanian dan perikanan, Tanjungpandan juga menjadi gerbang pariwisata Belitong yang membutuhkan kreativitas, kebersihan dan keamanan. Menyoroti permasalahan sampah di Tanjungpandan, Dinas Lingkungan Hidup mengundang Kepala Desa dan Lurah di wilayah Kecamatan Tanjungpandan untuk membahas permasalahan kebersihan besok, Rabu, 8 Februari 2017 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.
Pada dasarnya, ketimpangan, anomali pembangunan dapat diantisipasi dengan kualitas perencanaan yang baik. Dalam sambutannya, Erwandi menekankan sinkronisasi antara Visi Misi Bupati dengan RJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD sebagai wujud dari bergeraknya sistem birokrasi dalam merencanakan pembangunan (*)