TANJUNGPANDAN, DISKOMINFO – Sebanyak dua menteri koordinator dan 10 menteri negara telah mengunjungi Belitung sepanjang tahun 2015. Belum termasuk kunjungan Presiden Jokowi. Tahun 2015 ini saya pikir rekor, Menteri Pariwisata aja kita lihat sudah berapa kali tahun ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Belitung Hermanto kepada posbelitung.com, Rabu (30/12/2015). Minat kunjungan ke Belitong diprediksi akan meningkat pada tahun 2017 jika melihat trend kunjungan tahun-tahun sebelumnya baik dari kunjungan Menteri, kunjungan Pemda, maupun wisatawan.
Senior Marketing Manager Skyscanner untuk Indonesia, Yulianto Balawan, mengatakan, berdasarkan data riset global McKinsey, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi masyarakat menengah yang memiliki rata-rata penghasilan siap dibelanjakan (disposable income) semakin tinggi per tahunnya. Penghasilan yang meningkat, lanjut dia, mendorong orang untuk bepergian (traveling). Perusahaan pencarian travel global sebagaimana dikutip dari http://www.beritasatu.com/ mengungkapkan bahwa sepuluh destinasi yang popularitasnya meningkat paling pesat adalah Seoul, Belitung, Solo, Tokyo, Osaka, Penang, Bandung, London, Male, dan Batam.
Isyak Meirobie, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung mengutip konten berita detiknews.com dan kompas juga menjelaskan pemeringkatan 10 destinasi dunia yang popular. Ternyata pada tahun 2016 Belitung menduduki rangking ke-2 dari 10 destinasi wisata yang diminati didunia. Minat turis berkunjung meningkat 90 persen dibanding tahun lalu melampaungi Rangking peminatan kunjungan wisata ke Seoul (naik 100 %) menduduki rangking pertama disusul Belitung dengan peningkatan 90% dari kunjungan tahun sebelumnya. Sedang Solo (79%), Tokyo (66%), Bandung (60%), Penang (60%) Osaka (60%), London (60%), Maldives (59), Batam (51%).
Tidak hanya dari kalangan menteri dan wisatawan, dari kalangan legislative pun meningkat. Menurut Sekwan DPRD Kabupaten Belitung, Warsito,SAg, legislatif yang berkunjung ke DPRD Kabupaten Belitung saja melampaui kunjungan kerja anggota Dewan. “ Kunker Anggota DPRD ke luar daerah hanya 3 kali sebulan, sedangkan yang berkunjung ke DPRD kita 5 kali dalam sebulan. Minggu-minggu ini kita bahkan telah menerima 3 kali kunjungan, dari DPRD Kota Pangkalpinang, UNPAD dan hari ini dari DPRD Kabupaten Tegal ” jelas Warsito.
Hari ini, Kamis, 9 Februari 2019 Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tegal mengunjungi DPRD Kabupaten Belitung yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Isyak Meirobie,SSn, MSi dan anggota DPRD lain, Saryadi terkait dengan terkait dengan materi studi banding mengenai Pelaksanaan Pilkades, Kependudukan dan peningkatan PAD.
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sukses yadi menjawab pertanyaan dari anggota DPRD Tegal bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa ini tidak lepas dari pantauan Pemkab Belitung. “ Setidaknya ada 3 desa yang rutin dikunjungi setiap harinya” kata Suksesyadi. Kunjungan tersebut untuk memantau penyerapan Dana Desa dan ADD. Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, mereka diikutsertakan pada Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP. Tahun ini ada 2 angkatan dengan 24 orang tiap angkatan.
Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belitung, Kasimin menjelaskan, selain bimtek, perangkat desa ditekankan untuk melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Desa. “ Kita hanya focus terhadap SILPA. Mekanismenya Desa mengajukan anggaran dan diverifikasi di Kecamatan lalu diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baru kemudian ke Badan Pengelolaan Keuangan Desa” ujar Kasimin. Ia menjelaskan pula bahwa tahun 2016 dilakukan 2 tahap pencairan. Tahap Pertama akan dicairkan jika sudah merealisasikan anggaran, tapi tidak boleh SILPA tahun 2015 melebihi 30%. Tahap Kedua menggunakan 50% dari dana tahap Pertama.
Audiensi dengan DPRD Kabupaten Tegal selain dihadiri Isyak Meirobie, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung dan anggota DPRD lain, Saryadi juga dihadiri sejumlah SKPD Pendamping dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dinas Pariwisata (*)