JAKARTA, DISKOMINFO – Gejolak sosial yang ditimbulkan dari rencana masuknya kapal hisap dan rencana reklamasi pantai sempat menjadi isu pembangunan yang harus segera diselesaikan. Dengan sistem kekerabatan dan budaya, penolakan kapal hisap dan rencana reklamasi pantai tidak sampai menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Penolakan kapal hisap dan rencana reklamasi ‘Dolphin Island’ beberapa tahun dilatarbelakangi kesadaran masyarakat terhadap status Belitung sebagai destinasi wisata yang mulai berkembang.
Di ibukota, konflik sosial cenderung massif dan berkepanjangan terutama menjelang pemilihan Gubernur DKI yang melewati dua tahapan Pemilu. Dampak dari gejolak sosial ini disadari atau tidak berimbas pada situasi sosial di daerah. Dengan melihat perkembangan terkait isu koordinasi penanganan konflik sosial serta tantangan-tantangan yang dihadapi, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta yang dibuka oleh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.
Dalam rakor ini (Rabu, 15 Maret 2017) terdapat empat pemaparan materi dan diskusi diantaranya Deputi Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Soedarsono, Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soemarsono, dan Arif Budimanta, selaku Ketua Pokja Revolusi Mental.
Bupati Belitung, H. ahani Saleh, S.Sos hadir didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung, Achyat turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kemendagri. “
Dalam Rakornas tersebut, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Arief Budimanta menyebutkan dalam paparannya bahwa revolusi mental dalam membangun karakter bangsa berlandaskan Pancasila menitikberatkan 70℅ pada penyelenggaraan negara atau Aparatur Sipil Negara dan melihat perspektif keteladanan. Ia juga mengkaitkan penanganan konflik dengan pendekatan budaya “Revolusi mental itu harus dapat melayani, bersih, mandiri, tertib dan bersatu” pungkas Arif.
Dalam Rakornas tersebut juga disampaikan Provinsi-Provinsi yang tertb dalam menangani konflik sosial di daerah. “ Provinsi Bangka Belitung dinilai pemerintah pusat menduduki peringkat ke-9 dalam hal tertib penangangan konflik sosial di daerah” kata Achyat melalui Whatsapp. (fiet)