TANJUNGPANDAN, DISKOMINFO – Berbeda dengan bencana alam, kejadian luar biasa penyebaran wabah penyakit membuat orang bingung. Sebagian besar masyarakat beranggapan ini tanggungjawab instansi kesehatan semata. Sementara WHO menegaskan wabah penyakit merupakan tanggung jawab bersama seperti yang wabah epidemi yang terjadi di Anggola, Afrika.Dari kegiatan Sosialisasi dan Workshop Rencana Kontijensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) terungkap kebingungan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit. Ini menunjukkan bahwa sistem kedaruratan tidak berjalan sebagaimana mestinya “ kebingungan masyarakat dan anggapan KKM merupakan tanggungjawab pemerintah menjadi indikasi kita belum menerapkan sistem kedararutan “ ungkap Kepala Dinas Kesehatan, dr.Suhandri Sp.OG
Suhandri memaparkan gambaran situasi penyakit potensial KLB dan potensial kedaruratan kesehatan Masyarakat. Dinkes Belitung, mengamati penyakit (23 penyakit) diamati dari tingkat Puskesmas) yang berpotensi menimbulkan KLB setiap minggu lalu dilaporkan melalui SMS Gatesay ke Server Pusat (Kemenkes). Kedua, melakukan penyelidikan epidemilogi lapangan sekaligus merupakan verifikasi kasus yang dilaporkan melalui SMS Gateway. Ketiga, memantau penyakit situasi khusus seperti saat kepulangan jemaah haji ataupun event pariwisata bertaraf nasional dan Internasional seperti Sail Indonesia. “Jemaah haji kita sempat terduga Mers-Cov, setelah diisolasi di RSUD Marsidi Judono hasil pemeriksaaannya negatif, sebelumnya (2014) juga kita menghadapi kasus flu burung” jelas Suhandri.
Karakter KKM seperti penyakit infeksi dianggap darurat karena umumnya menyebar dengan cepat pada suatu populasi dan disebabkan virus, bakteri, atau parasit seperti penyakit sindroma pernapasan yang disebabkan oleh virus Corona (MERS ). Pengamatan dilakukan dari tingkat Puskesmas yang dilaporkan secara periodik
“ Fokus kita bukan pada penyakit perorangan seperti jantung koroner tetapi penyakit yang berdampak luas ke masyarakat” ujar Syamsu Alam, M.Epid narasumber dari Direktorat Surverilans dan Karantinas Kesehatan Kemenkes RI. Menurutnya, penanganan kontijensi KKM perlu mengkaji kapasitas penyakit berdampak luas ke masyarakat. Apa saja kebijakan pemerintah seperti SOP penanganan bencan. Dari sisi masyarakat, diindikasikan dengan kemampuan masyarakat bertahan (survive) menghadapi bencana tanpa bantuan orang lain termasuk pemerintah. “ Misalnya, masyarakat tidak panik karena sudah mencadangkan makanan untuk 10 hari bahkan mampu meransang air liur jika tidak ada air untuk menggosok gigi” tandas Syamsu Alam.
Sosialisasi dan Wosrkshop selama dua hari (20-21 Maret 2017) memaparkan gambaran situasi penyakit potensial KLB dan potensi KKM di Provinsi Bangka Belitung, Situasi Kesehatan dan Sistem Surveilens Epidemilogi, Kebijakan Nasional Kekarantinaan Kesehatan, Core Capacities dan Implementasi IHR (2006) yang diakhiri dengan workshop penyusunan skenario penanggulangan KKM.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati, Drs.Erwandi A Rani, bertempat di Hotel Grand Hatika dan diikuti kurang lebih 50 peserta diantaranya dari Puskemas se-Kabupaten Belitung, Polsek,Direktur Rumah Sakit, Camat se-Kabupaten Belitung, Satpol PP, PMI, Imigrasi, Bandara, Basarnas (fiet).
