TANJUNGPANDAN, DISKOMINFO – Kota Prabumulih merupakan kota yang mendapatkan gelar Rekor MURI sebagai Kota yang membangun Rumah Layak Huni terbanyak di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih saat melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Belitung.
Kedatangan Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Kota Prambulih beserta 32 anggota dan pendamping lainnya diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Isyak Meirobie dan staf Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Belitung. Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah berkoordinasi mengenai Raperda tentang Adminduk (Administrasi Kependudukan), Perda Tentang Restribusi Jasa Umum dan Perda Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni.
“Meski kita dapat rekor MURI, tapi belum di-Perda-kan” kata Ketua DPRD Kota Prambumulih Ahmad Palo, SE. Bersama Wakil Ketua DPRD mengarahkan jalannya koordinasi di Ruang Rapat DRPD Kabupaten Belitung yang dihadiri Kabid Penetapan dan Perencanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah, Zainal Harison, Sekretaris Dinas Dukcapil, Mustofa, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Haziarto.
Menjawab pertanyaan bagaimana keterlibatan perbankan dalam membangun Rumah Layak Huni yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung, Isyak Meirobie menjelaskan, hal ini dikaitkan dengan Forum CSR yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Belitung “Kita punya Forum CSR dan BRI ada dalam forum tersebut. Ini (CSR BRI) untuk mengatasi kekosongan waktu pelaksanaan APBD dan BRI konsisten mendukung program pembangunan Rumah Layak Huni. Kita ini punya SILPA yang cukup besar yang disimpan di bank“ ujar Isyak.
Magdalena, utusan dari BRI Cabang Tanjungpandan yang juga hadir dalam pertemuan ini menjelaskan, sejak tahun 2012 BRI aktif memberikan CSR untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. “Setiap tahun ada permohonan dari Bapeda kepada kami. Dan setiap tahun kami membangun 4 hingga 5 unit Rumah Layak Huni. Bukan renovasi tetapi dibangun rumah baru dan rumah lama di bongkar. Tanggal 27 lalu ada penyerahan 5 unit. Harapannya tidak hanya BRI, bank-bank lain juga ditunggu partisipasi CSRnya” kata Magdalena.
Menurut Isyak Meirobie, anggaran yang ada bisa dioptimalkan untuk membangun Ruang Terbuka dan ini juga perlu dukungan dana CSR. Sementara, menjawab pertanyaan soal sumber pendapatan dari pajak dan restribusi. Isyak Meirobie mengungkapkan, semenjak berkembangnya sektor pariwisata, pendapatan dari pajak hotel meningkat tajam.
“Bahkan ada hotel yang Break Event Point (BEP)-nya lebih cepat (dari estimasi pemilik). Mereka memperkirakan BEP 12 tahun nyatanya baru 6 tahun berjalan sudah BEP. Kedepan restribusi hotel perlu dibuat secara online dan mudah. Jadi setiap reservasi akan langsung terlapor ke pemungut restribusi atau pajak daerah. Jadi lebih transparan dan efisien” ujar Ishak. (fiet)